Lewati ke konten
Kebijakan & Masyarakat

Trump ganti istilah AI jadi Super Intelligence dalam perintah eksekutif

Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan penggunaan istilah 'Super Intelligence' menggantikan 'AI' di lingkungan pemerintah AS. Langkah ini memicu respons beragam dari industri teknologi.

Ilustrasi: Piksel (AI)

Pergeseran Retorika dari “Artificial” ke “Genius”

Pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi memulai kampanye untuk mengganti istilah artificial intelligence (AI) menjadi super intelligence (SI). Perubahan ini bukan sekadar preferensi bahasa, melainkan instruksi kebijakan formal yang diamanatkan dalam Perintah Eksekutif berjudul “Inaugurating the Era of Super Intelligence”, yang ditandatangani pada 29 September 2026. Dokumen tersebut menyatakan bahwa terminologi pemerintah federal harus mencerminkan kemampuan transformatif teknologi dan peluang tak terbatas yang diciptakannya bagi rakyat Amerika.

Langkah ini berakar dari ketidakpuasan Trump terhadap kata “artificial” yang dianggapnya menyiratkan kelemahan atau cacat. Dalam pidato peluncuran Rencana Aksi AI pada Juli 2025, Trump pernah menyatakan, “Saya tidak suka apa pun yang bersifat artificial… Ini bukan artificial, ini genius.” Ketidaksukaan tersebut kemudian berkembang menjadi instruksi resmi kepada Departemen Luar Negeri untuk mengubah semua referensi dalam dokumen diplomatik, serta larangan penggunaan istilah lama dalam komunikasi publik pemerintahan.

Aktor Pemerintah dan Respons Industri Teknologi

Pelaksanaan rebranding ini melibatkan berbagai lembaga utama. Michael Kratsios, Direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih (OSTP), segera mengadopsi istilah SI dalam pidatonya di PBB sehari setelah pengumuman Trump. Sementara itu, Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin sempat menegur seorang jurnalis karena menggunakan istilah AI saat membahas gangguan penerbangan nasional, menegaskan bahwa di lingkungan mereka istilah yang benar adalah SI.

Respons dari sektor swasta terbelah antara kepatuhan selektif dan resistensi diam-diam. Menurut laporan CNBC, Elon Musk dan Mark Zuckerberg mengikuti arahan tersebut; Musk bahkan mengubah nama divisi AI SpaceX menjadi SpaceXSI, sementara Zuckerberg menyebut tujuan Meta untuk memberikan “personal superintelligence” dalam panggilan laba kuartal ketiga. Namun, CEO raksasa teknologi lain seperti Satya Nadella (Microsoft), Andy Jassy (Amazon), dan Sundar Pichai (Alphabet) tetap menggunakan istilah AI dalam komunikasi resmi mereka, meskipun Microsoft mulai menyisipkan frasa “Super Intelligence era” dalam laporan tahunan mereka.

Argumen Pendukung: Dominasi Global dan Akurasi Teknis

Pihak pendukung perubahan ini, termasuk beberapa pemimpin industri seperti Jensen Huang dari Nvidia, berargumen bahwa istilah SI lebih akurat menangkap potensi sistem frontier modern yang melampaui imitasi manusia sederhana. Dalam wawancara Bloomberg, Huang membela logika Trump, menekankan bahwa masa depan SI akan membentuk penemuan, produktivitas, dan kemakmuran baru.

Dari sudut pandang geopolitik, perubahan nama ini dikaitkan dengan obsesi Trump terhadap dominasi teknologi global. Tujuan kebijakan AI AS secara eksplisit dinyatakan untuk mencapai “dominasi teknologi global yang tak terbantahkan dan tak tertandingi”. Trump menyatakan bahwa siapa pun yang menang dalam perlombaan SI akan menjadi pemenang tunggal, tanpa ada posisi kedua, sehingga istilah baru ini dianggap lebih tepat untuk membingkai kompetisi dengan Tiongkok.

Sudut Kritis: Politisasi Bahasa dan Potensi Distorsi Kebijakan

Kritikus menilai langkah ini sebagai upaya politisasi bahasa teknis yang berbahaya. Emily Tucker, Direktur Pusat Privasi di Georgetown Law, berpendapat bahwa Trump mungkin berusaha mencegah argumen tertentu dengan mengubah kategori yang digunakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan. Ia menganalogikan hal ini dengan penggantian nama Departemen Pertahanan menjadi “Departemen Perang”, yang menutup ruang diskusi tentang penggunaan kekuatan militer yang proporsional.

Dave Karpf, profesor media dan urusan publik di George Washington University, melihat insistensi ini sebagai tanda bahwa Trump “out of his depth” atau tidak memahami substansi debat AI. Menurutnya, perubahan istilah hanyalah gimik tanpa tindak lanjut kebijakan konkret. Kritikus lain juga menyoroti absurditas situasi ketika pejabat tinggi lebih fokus pada penegakan branding daripada penanganan krisis nyata, seperti insiden gangguan telekomunikasi yang terjadi bersamaan dengan teguran Mullin kepada wartawan.

Implikasi Hukum dan Apa yang Berikutnya

Perintah Eksekutif tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan. Bagian 3 dokumen tersebut mendefinisikan SI berdasarkan definisi AI dalam Undang-Undang AS Judul 15, namun memerintahkan Asisten Presiden untuk Sains dan Teknologi untuk mengusulkan bahasa legislatif baru dalam waktu 60 hari guna menetapkan definisi federal khusus untuk “Super Intelligence”. Proposal ini mencakup penilaian apakah definisi baru harus menggantikan definisi statistik yang ada, serta amandemen konformitas terhadap referensi hukum lainnya.

Meskipun perintah eksekutif tidak memerlukan perubahan regulasi atau kontrak historis sebelumnya, implementasinya menciptakan kerumitan birokrasi baru. Lembaga-lembaga federal kini harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap instruksi Gedung Putih dengan konsistensi terminologi dalam dokumen teknis dan ilmiah yang sudah mapan. Dengan pemilu sela yang semakin dekat, keberhasilan kampanye rebranding ini akan bergantung pada sejauh mana masyarakat dan komunitas internasional menerima narasi “kecerdasan super” sebagai pengganti realitas teknis yang kompleks dan masih diperdebatkan.

#kebijakan ai#trump#super intelligence#teknologi

Terkait

Ilustrasi: Piksel (AI)Keamanan Siber

Pentagon ganti nama CDAO jadi Super Intelligence Office

Pentagon mengubah nama kantor AI-nya menjadi Super Intelligence Office sesuai perintah Presiden Trump untuk mengganti istilah 'artificial intelligence' dalam komunikasi pemerintah federal AS.

Imam · Keamanan Siber16 November 2026
Ilustrasi: Piksel (AI)Kebijakan & Masyarakat

Kongres AS dorong pengetatan ekspor chip AI usai skandal Nvidia

Anggota Kongres AS dari dua partai mendesak pembatasan ekspor chip AI lebih ketat dan meminta mantan CEO Nvidia Jensen Huang bersaksi setelah skandal dugaan keterlibatan mata-mata Tiongkok.

Sinta · Kebijakan16 November 2026