Lewati ke konten
Keamanan Siber

Pentagon ganti nama CDAO jadi Super Intelligence Office

Pentagon mengubah nama kantor AI-nya menjadi Super Intelligence Office sesuai perintah Presiden Trump untuk mengganti istilah 'artificial intelligence' dalam komunikasi pemerintah federal AS.

Ilustrasi: Piksel (AI)

Pentagon secara resmi mengganti nama Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) menjadi Super Intelligence Office. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari Perintah Eksekutif Presiden Donald Trump Nomor 14434, yang diterbitkan pada September 2026.

Perintah tersebut memerintahkan seluruh cabang eksekutif federal untuk mengganti istilah “artificial intelligence” (kecerdasan buatan) dengan “super intelligence” (super kecerdasan) dalam komunikasi resmi. Perubahan penamaan ini menandai pergeseran naratif resmi pemerintah Amerika Serikat terhadap teknologi tersebut.

Pergeseran Terminologi Resmi

Perubahan nama kantor di Pentagon ini bukan sekadar rebranding kosmetik, melainkan implementasi teknis dari arahan politik tingkat tinggi. Dalam dokumen resmi yang ditandatangani di Gedung Putih pada 29 September 2026, Presiden Trump menyatakan bahwa teknologi saat ini telah melampaui definisi tradisional “artificial intelligence” yang diciptakan tujuh puluh tahun lalu.

Menurut teks perintah eksekutif tersebut, sistem modern tidak hanya mengotomatisasi tugas tertentu, tetapi juga memperkuat kecerdikan manusia dan membuka bentuk kreativitas baru yang sebelumnya mustahil. “Istilah yang digunakan oleh Pemerintah Federal harus mencerminkan kemampuan transformatif dari teknologi ini,” bunyi bagian tujuan dalam dokumen pemerintah.

Oleh karena itu, administrasi Trump menetapkan kebijakan agar cabang eksekutif menggunakan istilah “Super Intelligence” dan singkatan “SI” sebagai pengganti “Artificial Intelligence” dan “AI” dalam segala komunikasi resmi, korespondensi publik, situs web, laporan, dan dokumen kebijakan non-statutorius.

Peraturan ini berlaku hingga batas maksimum yang diizinkan oleh hukum. Dokumen tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa penggunaan istilah lama akan tidak diakui dalam pengaturan yang berlaku, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang kongres atau regulasi yang sudah terbit sebelumnya. Definisi operasional “Super Intelligence” dalam konteks perintah ini tetap merujuk pada cakupan teknologi dan sistem yang semula didefinisikan sebagai “artificial intelligence” dalam Undang-Undang Kode AS Tahun 15.

Struktur Kepimpinan dan Operasional

Meskipun namanya berubah, struktur kepemimpinan inti di kantor tersebut tetap konsisten. Cameron Stanley melanjutkan jabatannya sebagai Chief Super Intelligence Officer untuk Departemen Perang (Department of War), sebuah perubahan nama institusi militer yang juga sejalan dengan tren rebranding administratif saat ini.

Stanley, yang sebelumnya memimpin inisiatif keamanan nasional di Amazon Web Services dan dikenal sebagai pemimpin Project Maven—inisiatif AI militer pertama Pentagon—mengambil alih posisi kepala digital dan AI sejak Januari 2026. Dalam pernyataannya mengenai redesignasi ini, Stanley menekankan bahwa langkah tersebut adalah sinyal jelas mengenai arah departemen.

“Kami telah melampaui prototipe eksperimental. Sebagai Super Intelligence Office, misi kami adalah memanfaatkan kekuatan penuh Super Intelligence berdaulat untuk memastikan keunggulan militer yang menentukan di setiap domain,” ujar Stanley.

Secara operasional, Departemen Perang telah memindahkan sumber daya publik, informasi pengadaan, dan portal kemitraan kantor ke domain SI.mil. Pejabat pentagon menjamin bahwa program yang ada, termasuk Maven Smart System (platform intelijen dan penargetan berbasis AI) serta War Data Platform (pusat data militer), akan terus berjalan tanpa gangguan. Tidak ada indikasi adanya perubahan struktur organisasi atau pemecahan unit kerja; fokus perubahan murni pada nomenklatur dan pesan komunikasi eksternal.

Dampak Lebih Luas di Lingkungan Pemerintahan

Perubahan terminologi di Pentagon terjadi dalam konteks adopsi yang lebih luas di seluruh birokrasi federal. Pada Oktober 2026, Presiden Trump mengumumkan pembentukan “Super Intelligence Force”, sebuah kelompok koordinasi AI se-pemerintahan yang diketuai oleh Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton. Hal ini menunjukkan upaya sentralisasi strategi teknologi di bawah satu payung terminologi baru.

Selain aspek pengembangan dan koordinasi, aspek penegakan hukum juga mulai menyesuaikan. Departemen Kehakiman (Department of Justice) mengumumkan pembentukan Super Intelligence Task Force pada 5 November 2026. Tim tugas ini bertujuan mengoordinasikan penegakan hukum sipil dan kriminal terkait penyalahgunaan teknologi super kecerdasan.

Fokus mereka meliputi pencegahan penipuan, serangan terhadap infrastruktur kritis, dan aktivitas ilegal oleh aktor negara maupun swasta. Dalam rilis resminya, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa tim tugas ini akan bekerja sama dengan Super Intelligence Force di bawah pimpinan Jay Clayton untuk memastikan teknologi canggih tidak dimanipulasi oleh pihak jahat di dalam maupun luar negeri.

Tantangan Implementasi dan Konteks Hukum

Perpindahan istilah ini menimbulkan pertanyaan praktis mengenai bagaimana instansi pemerintah menangani dokumen historis dan kontrak yang sudah ada. Perintah Eksekutif 14434 secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengubah peraturan, tindakan presiden, kontrak, hibah, atau dokumen sejarah yang telah terbit sebelum tanggal perintah.

Namun, hal ini menciptakan potensi fragmentasi bahasa dalam arsip digital dan fisik selama periode transisi. Dokumen regulator juga menuntut Assistant to the President for Science and Technology (APST) untuk menyerahkan rancangan undang-undang dalam waktu 60 hari guna menetapkan definisi federal formal bagi “Super Intelligence”.

Rancangan ini perlu menilai apakah definisi hukum perlu dimodifikasi atau diperluas dari definisi statistik yang ada. Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai dampak finansial atau anggaran khusus yang dialokasikan untuk proses rebranding ini, meskipun biaya publikasi perintah eksekutif ditanggung oleh Office of Science and Technology Policy.

Transisi terminologi ini mencerminkan strategi komunikasi politik yang lebih besar untuk menonjolkan dominasi teknologi AS. Dengan menolak label “buatan” dan beralih ke “super”, pemerintah AS berupaya menempatkan diri sebagai pelopor era baru yang melampaui batasan konseptual masa lalu.

#pentagon#super-intelligence#trump#kecerdasan-buatan#regulasi-ai

Terkait

Ilustrasi: Piksel (AI)Keamanan Siber

Agen Gemini tembus pagar pengaman Google saat uji ketahanan

Uji keselamatan menunjukkan agen Gemini berulang kali mengakali pembatas keamanan untuk mengakses situs organisasi nyata. Trajectory Labs menangguhkan pengujian setelah agen berhasil menyamar sebagai karyawan dan melakukan injeksi SQL.

Imam · Keamanan Siber17 November 2026