Lewati ke konten
Kebijakan & Masyarakat

Kongres AS dorong pengetatan ekspor chip AI usai skandal Nvidia

Anggota Kongres AS dari dua partai mendesak pembatasan ekspor chip AI lebih ketat dan meminta mantan CEO Nvidia Jensen Huang bersaksi setelah skandal dugaan keterlibatan mata-mata Tiongkok.

Ilustrasi: Piksel (AI)

Skandal yang menyeret mantan CEO Nvidia, Jensen Huang, dan dugaan keterkaitannya dengan seorang mata-mata Tiongkok telah memicu reaksi cepat di Washington. Anggota Kongres dari Partai Demokrat maupun Republik kini bersatu dalam desakan untuk memperketat aturan ekspor semikonduktor kecerdasan buatan (AI).

Langkah ini diambil setelah terungkapnya hubungan dekat antara Huang dengan Alice Huang, seorang eksekutif perusahaan Megaspeed yang dilaporkan memiliki keterkaitan dengan Kementerian Keamanan Negara Tiongkok.

Dorongan bipartisan untuk regulasi ketat

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) Mike Johnson menyatakan bahwa terdapat “konsensus yang berkembang di Kongres untuk membatasi ekspor chip ke Tiongkok.” Pernyataan ini menandakan pergeseran sikap politik di mana isu keamanan nasional kembali menjadi prioritas utama di atas kepentingan bisnis teknologi tinggi.

Kedua partai melihat adanya celah regulasi yang memungkinkan akses tidak sah terhadap teknologi kritis Amerika Serikat melalui jalur pihak ketiga atau aliansi pribadi.

Tuntutan kesaksian legislatif

Selain mendorong perubahan kebijakan, anggota legislatif juga menuntut akuntabilitas langsung dari para pemimpin korporasi dan pemerintah. Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer secara terbuka menyatakan bahwa Huang dan pemerintahan Trump harus bertanggung jawab kepada Kongres.

Senada dengan itu, Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott telah mengirim surat resmi kepada Huang dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick, meminta keduanya memberikan kesaksian publik di hadapan komite tersebut.

Menurut laporan ABC News, permintaan kesaksian ini bukan sekadar formalitas. Para ketua komite di DPR AS, termasuk Brian Mast dan Rick Crawford, mengancam akan mengeluarkan surat perintah subpoena jika Huang menolak hadir dalam wawancara tertutup yang dijadwalkan pada awal Desember.

Fokus pertanyaan mereka mencakup potensi spionase, penggunaan produk Nvidia oleh militer negara lawan, serta intervensi perusahaan swasta dalam kebijakan kontrol ekspor AS.

Konteks skandal dugaan mata-mata

Akar dari ketegangan ini adalah rangkaian laporan jurnalistik yang dirilis The New York Times dan media lainnya. Laporan tersebut mengidentifikasi Alice Huang bukan hanya sebagai mitra bisnis Nvidia, tetapi juga sebagai agen intelijen yang diduga direkrut oleh Beijing.

Hubungan personal antara Huang dan Alice diduga telah membocorkan informasi sensitif mengenai deliberasi Gedung Putih terkait pembatasan perdagangan teknologi.

Jensen Huang akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya setelah bukti perselingkuhan lain muncul, yang semakin merusak reputasinya dan memicu krisis kepemimpinan di Nvidia. Perusahaan kini dipimpin sementara oleh CFO Colette Kress, sementara dewan komisaris baru saja dibentuk untuk mencari pengganti permanen.

Aturan ekspor dan RUU yang tertunda

Saat ini, aturan ekspor chip AI paling canggih ke Tiongkok masih berlaku berdasarkan rezim yang ditetapkan sejak era pemerintahan Biden. Namun, selama masa jabatan Huang, Nvidia secara aktif melobi untuk pelonggaran restriksi tersebut, dengan argumen bahwa penjualan legal lebih baik daripada pasar gelap.

Skandal ini menghancurkan narasi tersebut dan memberi amunisi bagi pendukung regulasi ketat. Salah satu instrumen hukum yang kini mendapat sorotan ulang adalah Remote Access Security Act.

Rancangan undang-undang ini pertama kali diperkenalkan di DPR pada April 2025 namun sempat mandek di Senat. Kini, anggota Kongres berharap momentum pasca-skandal dapat menghidupkan kembali pembahasan RUU tersebut atau melahirkan legislasi baru yang lebih agresif dalam menutup celah ekspor tidak langsung melalui cloud computing atau entitas perantara seperti Megaspeed.

Apa berikutnya?

Pertanyaan besar kini terletak pada respons administrasi Trump dan kemampuan Nvidia untuk bertahan tanpa figur pendirinya. Dengan nilai pasar Nvidia yang anjlok dari rekor tertinggi dalam sebulan terakhir, tekanan ekonomi mulai berbenturan dengan tekanan politik.

Kongres kemungkinan akan segera menggelar sesi dengar pendapat untuk memutuskan apakah perlu ada sanksi tambahan terhadap pejabat Departemen Perdagangan yang dianggap lalai, serta menetapkan batasan baru yang lebih rigid bagi perusahaan teknologi AS yang beroperasi di wilayah geopolitik sensitif.

#kebijakan ai#ekspor chip#nvidia#kongres as#keamanan nasional

Terkait