Dewan Kota New York sahkan larangan penetapan harga berbasis data konsumen
Dewan Kota New York mengesahkan aturan yang melarang praktik surveillance pricing dengan denda hingga 1.000 dolar AS per pelanggaran, menjadikan NYC kota kedua di AS yang menerapkan larangan ini setelah Seattle.
Dewan Kota New York larang surveillance pricing
Dewan Kota New York telah menyetujui rancangan undang-undang yang secara tegas melarang pengecer dan bisnis lain menggunakan metode surveillance pricing, yaitu praktik memanfaatkan data pribadi pelanggan untuk menetapkan harga berbeda bagi orang yang sama atas produk atau layanan yang identik. Pemungutan suara dilakukan pada Kamis dengan hasil 44 mendukung dan 5 menolak.
Menurut rilis resmi Dewan Kota, undang-undang ini memberikan wewenang kepada Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja (Department of Consumer and Worker Protection/DCWP) untuk menjatuhkan denda hingga 1.000 dolar AS untuk setiap kasus terverifikasi. Setiap transaksi atau konsumen yang terkena dampak dihitung sebagai pelanggaran terpisah, sehingga potensi total denda bagi perusahaan besar bisa sangat tinggi.
Pengecualian untuk diskon transparan
Meskipun melarang manipulasi harga berdasarkan data pengawasan, aturan ini tidak menghukum semua bentuk perbedaan harga. Rilis dari kantor Ketua Dewan Julie Menin menjelaskan adanya pengecualian untuk “diskon dan hadiah yang sah serta transparan”. Ini mencakup program seperti beli satu gratis satu (buy-one-get-one-free), program loyalitas pelanggan, serta potongan harga khusus untuk veteran dan mahasiswa.
Ketua Dewan Julie Menin menyatakan bahwa tujuan utama legislasi ini adalah menghentikan praktik predatori yang memperburuk krisis keterjangkauan. “Ketika korporasi menggunakan algoritma dan data pribadi untuk membebankan harga berbeda kepada orang-orang untuk produk yang sama, itu tidak etis,” ujar Menin dalam pernyataan resminya.
Momentum regulasi di AS
New York City menjadi kota kedua di Amerika Serikat yang memberlakukan larangan serupa, menyusul Seattle yang baru saja mengesahkan undang-undang sejenis bulan lalu. George Slover, penasihat senior kebijakan kompetisi di Center for Democracy and Technology, mencatat bahwa New Jersey, Connecticut, dan Maryland sudah memiliki larangan serupa yang berlaku saat ini.
Legislatif Negara Bagian New York juga telah melewati undang-undang serupa pada Juni lalu, namun masih menunggu tanda tangan Gubernur Kathy Hochul. Jika disahan, aturan negara bagian akan menjadikan New York yurisdiksi kelima di AS yang melarang surveillance pricing.
Bukti praktik dan langkah selanjutnya
Praktik surveillance pricing dikritik karena mengandalkan data granular tentang kebiasaan belanja hingga status baterai ponsel konsumen. Investigasi yang dikutip oleh dokumen rujukan resmi menemukan bahwa sebuah platform pengiriman bahan makanan besar melakukan eksperimen penentuan harga algoritmik yang menghasilkan perbedaan harga individu hingga 23 persen.
Undang-undang ini dijadwalkan mulai berlaku satu tahun setelah ditandatangani menjadi hukum. Wali Kota Zohran Mamdani menyambut baik pengesahan ini, menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus bekerja sama dengan dewan untuk melindungi konsumen. Sementara itu, Komisi Perdagangan Federal (FTC) juga telah memulai penyelidikan terhadap sembilan perusahaan besar terkait penggunaan data pribadi untuk penetapan harga.
#regulasi AI#privasi data#New York City#perlindungan konsumen