Instansi AS mulai ganti "AI" jadi "Super Intelligence", tapi belum merata
Perintah Trump 29 September mewajibkan cabang eksekutif memakai "Super Intelligence". Menurut MIT Technology Review, sebagian instansi patuh, sebagian lain belum, dan lembaga ini menyebutnya ujian loyalitas.
Perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada 29 September 2026 memuat satu arahan utama: instansi federal harus mengganti “Artificial Intelligence” dan “AI” dengan “Super Intelligence” dan “SI” dalam surat resmi, komunikasi publik, situs web, laporan, dokumen kebijakan, dan dokumen nonstatutori lain di cabang eksekutif. Kewajiban itu berlaku sejauh diizinkan hukum. Teks perintah di situs Gedung Putih menyatakan peraturan, tindakan presiden, kontrak, hibah, dan dokumen historis yang sudah terbit tidak wajib diubah.
Menurut MIT Technology Review, istilah baru itu mengalahkan kandidat lain, termasuk “Extreme Intelligence” dan “Supreme Intelligence”, yang diajukan Trump lewat jajak pendapat di X beberapa pekan sebelumnya. Alasan resmi dalam perintah adalah bahwa sistem saat ini tidak sekadar meniru kecerdasan manusia, tetapi memperkuat daya cipta manusia, sehingga istilah pemerintah perlu mencerminkannya.
Definisi hukum belum berubah
Bagian 3 perintah menyatakan “Super Intelligence” dan “SI” mencakup teknologi yang termasuk dalam istilah “artificial intelligence” sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 9401(3) Judul 15 Kode AS. Jadi cakupan hukumnya belum bergeser.
Dalam 60 hari sejak perintah terbit, Asisten Presiden untuk Sains dan Teknologi (APST) harus menyerahkan usulan bahasa undang-undang untuk definisi federal baru, dengan berkonsultasi dengan kepala instansi lain. MIT Technology Review menyebut tenggat penyusunan itu jatuh pada akhir November.
Siapa yang sudah menyesuaikan diri
Menurut MIT Technology Review, istilah “SI” kini lebih sering muncul di dokumen pengadaan pemerintah. Contohnya permintaan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) agar perusahaan membangun sistem pengawasan “SI-powered” untuk fasilitas penahanan. Sebagian besar situs pemerintah mengganti istilah tanpa pengumuman. National Institutes of Health memasang spanduk yang memberi tahu pengunjung bahwa mereka mungkin menemukan kedua istilah selama masa transisi.
Penyesuaian itu belum merata. Sehari setelah perintah, Pentagon mengumumkan inisiatif Project Meridian dengan istilah lama. Menurut MIT, siaran pers Federal Trade Commission pekan sebelumnya memakai “superintelligence” satu kata, bukan versi dua kata berkapital seperti yang diperintahkan, dan siaran pers terbaru Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) belum menunjukkan bahasa baru. Menteri Pertahanan Pete Hegseth masih memakai “AI” dalam wawancara pada 3 Oktober.
Kantor yang sudah ada, seperti Chief Digital and Artificial Intelligence Office di Pentagon, kemungkinan tetap memakai nama lama. Perintah tidak berlaku bagi dokumen dan peraturan yang sudah terbit.
Industri teknologi menanggapi beragam
Pada hari yang sama dengan perintah itu, Trump merilis pernyataan tidak mengikat soal keselamatan AI, White House Accord on Super Intelligence. Dokumen yang tercatat di The American Presidency Project itu ditandatangani Sundar Pichai (Google), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Greg Brockman (OpenAI), Elon Musk (xAI), dan Jensen Huang (Nvidia).
Isi akord berfokus pada keamanan, bukan penamaan. Setiap perusahaan diminta menerapkan empat lapis kendali: kendali internal untuk memantau kemampuan dan keselarasan model, tim internal yang memastikan kendali berjalan, auditor atau penilai eksternal independen, dan komite independen di tingkat dewan direksi. Akord menyebut langkah ini mungkin kelak dikodifikasi menjadi undang-undang atau peraturan.
Menurut MIT, istilah baru itu belum menyebar di kalangan penandatangan, termasuk tiga orang yang hadir di pelantikan Trump. Dalam analisis panggilan pendapatan kuartal ketiga, CNBC melaporkan hanya Zuckerberg dan Musk yang memakai istilah itu secara konsisten. MIT menilai Zuckerberg tidak sepenuhnya dihitung karena Meta sudah memakai “superintelligence” sejak tahun lalu. Perusahaan-perusahaan Musk tampaknya paling sering memakainya, tetapi Musk masih mencampur SI dan AI di X.
Eksekutif Amazon, Microsoft, dan Alphabet memakai “AI” dalam panggilan mereka, meski surat Microsoft kepada pemegang saham menyebut “era Super Intelligence”. Huang menyebut istilah itu, tetapi tetap memakai AI juga.
Mengapa disebut ujian loyalitas
Dalam buletin The Algorithm, MIT Technology Review berpendapat bahwa pergantian kosakata ini bisa menjadi ujian loyalitas politik. Pihak yang memakai istilah baru menunjukkan kesetiaan kepada pemerintahan, sedangkan yang tidak memakainya berisiko menjadi sasaran serangan. Sebagai contoh, media itu mengingatkan bahwa pemerintahan Trump pernah melarang Associated Press dari sejumlah acara pers Gedung Putih setelah kantor berita itu tidak memakai “Gulf of America”. Ini adalah analisis MIT, bukan temuan pihak lain.
Menurut MIT, taruhannya lebih besar daripada nama teluk atau danau karena AI sudah menjadi bagian percakapan nasional, dan dua pertiga warga AS melaporkan berinteraksi dengan teknologi ini beberapa kali seminggu. Karena itu, MIT menyebut pergantian ini mungkin yang paling berani sejauh ini.
Teks perintah sendiri tidak memuat sanksi bagi pihak di luar pemerintah yang tidak memakai istilah baru. Bagian 4 menegaskan perintah tidak menciptakan hak atau manfaat yang dapat ditegakkan pihak mana pun terhadap pemerintah AS. Tekanan politik yang dilaporkan MIT datang dari unggahan presiden: pada 27 Oktober, Trump di Truth Social mengkritik Wall Street Journal karena tidak memakai “Super Intelligence” dan menyiratkan bahwa aturan baru akan segera melarang “artificial intelligence” dari dokumen pemerintah. MIT tidak melaporkan aturan itu telah terbit.
Dampak bagi kebijakan dan pengadaan
Dampak paling nyata sejauh ini ada pada bahasa dokumen pengadaan dan komunikasi. Permintaan penawaran yang memakai “SI” kini mengacu pada definisi dalam perintah, yang menunjuk definisi hukum AI yang sudah ada. Secara hukum, cakupan istilah belum berubah.
Menurut MIT, pegawai pemerintah kini menghabiskan waktu menulis panduan tentang cara departemen menjalani pergantian istilah. MIT juga menyebut proyek ini memakan waktu dan uang pembayar pajak, tetapi tidak merinci biayanya. Perintah sendiri dibatasi frasa “sejauh diizinkan hukum” dan “tunduk pada ketersediaan anggaran”.
Penulis kolom MIT lebih mengkhawatirkan dampaknya pada percakapan publik ketimbang biaya administrasi. Menurutnya, perbedaan pandangan tentang AI belum terpetakan rapi ke garis partai, dan jika istilah menjadi penanda politik, obrolan lintas pandangan bisa terhenti. Kolom itu juga menyebut warga AS menilai AI lebih penting bagi mereka daripada kebijakan lingkungan dan iklim dalam pemilihan paruh waktu.
Apa berikutnya
Dua hal patut dipantau. Pertama, apakah APST menyerahkan usulan definisi legislatif dalam tenggat 60 hari sejak 29 September. Kedua, apakah aturan yang disinggung Trump di Truth Social benar-benar terbit. Selama itu, “AI” kemungkinan tetap bertahan pada nama kantor dan program yang sudah ada.
#kebijakan ai#perintah eksekutif#amerika serikat#pengadaan pemerintah#super intelligence