Protes warga hentikan proyek data center di RI, Malaysia, Thailand
Gelombang penolakan warga akibat krisis air dan listrik menghentikan proyek data center di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, menandai gesekan infrastruktur AI dengan lingkungan.
Gelombang protes yang dipicu kekhawatiran krisis sumber daya alam berhasil menghentikan atau menunda pembangunan pusat data (data center) di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Fenomena ini menandai gesekan baru antara ambisi infrastruktur kecerdasan buatan (AI) dengan penerimaan publik lokal yang semakin kritis terhadap dampak lingkungan.
Di Indonesia, proyek pembangunan pusat data milik BDX di Jatiluhur, Jawa Barat, resmi dihentikan. Penghentian terjadi karena proyek belum mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Warga di Nongsa, Batam, juga melayangkan protes terkait krisis air bersih yang diduga dipicu aktivitas konstruksi data center. Gangguan pasokan air ini dilaporkan telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Situasi serupa terjadi di Thailand. Pemerintah setempat menghentikan 49 proyek dan menangguhkan persetujuan untuk 117 proyek lainnya pada September 2026 menyusul minimnya rincian regulasi serta sistem pemantauan. Protes juga menerpa proyek di Koridor Ekonomi Timur (Eastern Economic Corridor), di mana warga menolak tekanan terhadap cadangan air yang kian menipis.
Di Johor, Malaysia, warga menggelar aksi protes di depan kantor ZData Technologies asal China pada Februari lalu. Aksi ini dipicu polusi debu dari aktivitas pembangunan yang berdekatan dengan pemukiman, serta dampaknya terhadap pasokan air bersih. Ketegangan ini mencerminkan meningkatnya resistensi masyarakat terhadap ekspansi industri digital yang dianggap mengabaikan kesejahteraan lingkungan.
Lonjakan Kapasitas Pasca Ledakan AI
Asia Tenggara kini menguasai porsi terbesar dari total kapasitas pusat data yang dibangun di kawasan Asia Pasifik. Perusahaan real estat Cushman & Wakefield mencatat wilayah ini menyumbang hingga 50% dari total kapasitas, dengan porsi terbesar di Malaysia dan Thailand. Singapura, yang sebelumnya menjadi pusat terkemuka, menerapkan moratorium pembangunan pada 2019-2022 karena konsumsi air dan listrik yang sangat intensif.
Pasca kemunculan Large Language Models (LLM) dan lonjakan penggunaan AI, pengembang mencari lokasi baru pengganti Singapura. Kapasitas pusat data di Malaysia melonjak 10 kali lipat dalam tiga tahun menjadi 1.110 MW pada 2026, dengan tambahan 3.088 MW sedang dibangun atau direncanakan. Indonesia mengembangkan pusat data berkapasitas 1.699 MW di Jakarta Raya dan Batam. Microsoft dilaporkan membangun lima pusat data di Indonesia dengan investasi senilai US$ 1,7 miliar.
Ancaman Konsumsi Listrik dan Air
Perkembangan masif ini diiringi kekhawatiran serius terkait lonjakan konsumsi listrik. Konsultan energi Wood Mackenzie memperkirakan konsumsi listrik data center di Johor menyumbang 24% dari total konsumsi daerah tersebut, dan diproyeksikan mencapai 40% pada 2035. Analis Riset Wood Mackenzie, Alvin Tan, menyatakan pertumbuhan pesat ini berpotensi menghambat jaringan listrik lokal dan meningkatkan kebutuhan pembaharuan transmisi.
Menteri Energi Thailand, Akanat Promphan, menyebut data center membutuhkan daya besar dari gas impor mahal. Ia menegaskan perlunya kategori pengguna listrik baru dengan tarif lebih tinggi. Krisis air juga menjadi persoalan krusial. Wilayah Johor yang rawan kekeringan diperkirakan membutuhkan hingga 675 juta meter kubik air per hari untuk operasional data center. Riset Tenggara Strategics mengungkapkan konsumsi air pusat data di Indonesia cenderung lebih tinggi karena lokasi di dataran rendah dengan cuaca panas dan lembap.
Waduk Khlong Luang di Thailand Timur, sumber air utama bagi kawasan industri, kondisinya semakin dangkal. Direktur Penelitian EEC Watch, Somnuck Jongmeewasin, menekankan bahwa meski waduk di Chonburi berada di bawah tekanan berat, pihak berwenang tetap mengalirkan air ke kawasan industri, memicu kekhawatiran kelangkaan bagi masyarakat dan pertanian.
Respons Pemerintah dan Tantangan Regulasi
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengimbau industri data center memperhitungkan kebutuhan air dan dampak lingkungan secara matang. AHY menekankan pembangunan tidak boleh dilakukan tanpa kalkulasi cermat agar tidak merugikan ketersediaan air bersih warga.
“Yang kami tekankan… jangan sampai pendirian data center tersebut tidak dihitung secara detail serta kurang mempertimbangkan dampak lingkungan,” ujar AHY. Ia menegaskan pemerintah wajib memastikan pemenuhan kebutuhan air industri tidak memicu persaingan yang merugikan masyarakat lokal.
Penolakan terhadap pusat data kini menjadi perhatian global. Gerakan “Stop Dirty Data Centres” melibatkan puluhan organisasi di 15 negara Eropa. Para aktivis menilai pembangunan pusat data untuk AI berlangsung lebih cepat dibandingkan proses konsultasi publik dan pengawasan lingkungan, menunjukkan bahwa regulasi lingkungan dan sosial akan menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan investasi infrastruktur AI di masa depan.
#data center#ai infrastructure#southeast asia#environmental protest#indonesia tech