Kantor kosong di Tiongkok, celah ekspor cip AI Nvidia ke daftar hitam
New Matrix, perusahaan penerima izin cip H200 Nvidia, ternyata berkantor di lokasi kosong. Temuan ini memicu kritik atas lemahnya uji tuntas Departemen Perdagangan AS dan Nvidia.
Pemerintah Amerika Serikat dan Nvidia Corporation menghadapi kritik terkait dugaan celah pengawasan dalam proses ekspor chip ke Tiongkok. Investigasi menunjukkan bahwa New Matrix, sebuah perusahaan asal Tiongkok, berhasil mendapatkan izin untuk membeli chip kecerdasan buatan (AI) H200, padahal lokasi fisik kantornya terbukti kosong dan tidak berfungsi sebagai entitas bisnis nyata.
Menurut laporan The New York Times yang dikutip The Verge, New Matrix terdaftar sebagai salah satu pelanggan yang disetujui (approved customers) untuk menerima teknologi Nvidia. Namun, verifikasi lapangan menemukan fakta mencolok. Gedung yang dicantumkan sebagai alamat New Matrix hanyalah “cangkang abu-abu kosong dengan kabel-kabel tergantung dari langit-langit tempat lampu seharusnya berada”.
Upaya verifikasi lebih lanjut memperkuat temuan tersebut. Direktori perusahaan di gedung itu tidak mencantumkan nama New Matrix. Pihak manajemen properti di kawasan industri terdekat juga menyatakan tidak memiliki catatan mengenai perusahaan tersebut. Informasi daring tentang New Matrix sangat minim; perusahaan ini baru didirikan 17 bulan lalu dan pemiliknya memiliki keterkaitan dengan firma modal swasta Tiongkok yang masuk daftar hitam pemerintah AS sejak 2024.
Perubahan kebijakan ekspor era Trump
Insiden ini terjadi di tengah perubahan kebijakan ekspor semikonduktor AS. Pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, penjualan chip AI canggih ke Tiongkok dibatasi ketat. Administrasi Presiden Donald Trump kemudian mengubah pendekatan ini setelah negosiasi dengan Nvidia.
Dalam pernyataan di Truth Social, Trump mengonfirmasi bahwa Nvidia diizinkan mengekspor chip H200 dengan syarat memberikan potongan 25 persen dari pendapatan penjualan kepada pemerintah AS. Angka ini lebih tinggi daripada kesepakatan 15 persen yang dilaporkan sebelumnya untuk chip versi lain. Trump mengklaim ketentuan ini menjaga keamanan nasional sambil mendukung manufaktur Amerika.
Keputusan ini menuai sorotan dari sekelompok senator AS yang mendesak agar larangan akses Tiongkok terhadap chip paling canggih tetap dipertahankan. Di sisi lain, Tiongkok sedang mendorong adopsi chip domestik, sehingga permintaan terhadap chip impor Nvidia menjadi isu strategis yang kompleks.
Lemahnya uji tuntas dan risiko keamanan
Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana entitas tanpa kantor fisik dan terkait pihak yang diblacklist bisa lolos dari proses due diligence (uji tuntas). Baik Departemen Perdagangan AS maupun Nvidia dituntut memverifikasi legitimasi penerima lisensi ekspor sebelum menyetujui transaksi.
Laporan menunjukkan kasus New Matrix bukan kelalaian tunggal, melainkan pola yang mengkhawatirkan. Terdapat indikasi bahwa perusahaan lain yang terhubung dengan entitas berisiko keamanan nasional juga berhasil memperoleh lisensi. Hal ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pemantauan: apakah Nvidia melakukan verifikasi cukup mendalam, atau sistem birokrasi Departemen Perdagangan gagal mendeteksi anomali?
CEO Nvidia, Jensen Huang, diketahui terlibat dalam kampanye lobi intensif untuk membuka kembali pasar Tiongkok. Dinamika politik ini menciptakan lingkungan di mana tekanan komersial dan geopolitik saling bertautan, berpotensi mengaburkan prioritas keamanan dalam proses persetujuan ekspor.
Celah pengawasan ini memiliki implikasi serius bagi keamanan rantai pasok chip AI global. Chip seperti H200 dirancang untuk pelatihan model AI skala besar yang dapat digunakan dalam aplikasi pertahanan dan intelijen. Jika chip tersebut dialihkan ke entitas tidak terverifikasi, potensi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan militer menjadi risiko nyata.
Keberadaan perusahaan “hantu” seperti New Matrix menunjukkan kerentanan dalam sistem know-your-customer (KYC) industri semikonduktor. Tanpa audit fisik yang ketat, lisensi ekspor dapat dimanipulasi untuk mengelak dari sanksi perdagangan. Kasus ini menyoroti perlunya reformasi dalam cara pemerintah dan perusahaan teknologi memantau pengguna akhir (end-user) produk berisiko tinggi.
Komunitas keamanan siber dan pembuat kebijakan kini menuntut transparansi lebih besar mengenai daftar penerima lisensi ekspor chip Nvidia. Audit independen terhadap proses verifikasi klien diperlukan untuk memastikan tidak ada celah bagi entitas yang dilarang mengakuisisi teknologi kritis.
#nvidia#ekspor-chip#china#keamanan-nasional#regulasi-ai#new-matrix