Hakim tolak mosi xAI, gugatan NAACP soal polusi turbin gas berlanjut
Pengadilan federal Mississippi menolak mosi xAI untuk menghentikan gugatan NAACP soal turbin gas tanpa izin di pusat data Colossus, sehingga perkara Clean Air Act berlanjut.
Pengadilan federal di Mississippi menolak permohonan xAI untuk menggugurkan gugatan NAACP soal turbin gas yang menyuplai listrik pusat data Colossus di kawasan Memphis. Dengan putusan itu, perkara berdasarkan Clean Air Act (undang-undang udara bersih Amerika Serikat) berlanjut ke tahap berikutnya.
XAI kini dimiliki SpaceX. Hakim Debra M. Brown dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Mississippi menulis putusan itu. Menurut CNBC dan rilis Earthjustice, putusan keluar pada Jumat malam waktu setempat, yakni 30 Oktober 2026.
Isi putusan
Hakim Brown menyatakan para penggugat memiliki hak gugat (statutory standing) berdasarkan Clean Air Act. Ia juga menyatakan turbin pembakaran xAI bukan “sumber bergerak” (mobile sources) menurut Rencana Implementasi Negara Bagian (SIP) Mississippi, yaitu aturan negara bagian untuk menegakkan standar udara federal.
Putusan itu turut menolak dalil xAI bahwa ketentuan gugatan warga (citizen suit) melanggar Pasal II Konstitusi AS atau doktrin nondelegasi privat. Hakim Brown menulis bahwa penggugat warga “menggugat atas nama sendiri” dan menuntut sanksi untuk memulihkan kerugian mereka sendiri, sehingga “mereka tidak sedang menjalankan kekuasaan eksekutif pemerintah federal”.
Menurut Earthjustice, pengadilan juga menyatakan pembangkit itu bukan “mobile source” menurut regulasi federal sehingga tidak dikecualikan dari kewajiban izin. Kelompok itu menafsirkan putusan tersebut berarti turbin gas metana, termasuk yang disebut sementara, tunduk pada Clean Air Act.
Tuduhan terhadap xAI
NAACP menggugat melalui Southern Environmental Law Center (SELC) dan Earthjustice. Menurut TechCrunch, SELC menyebut xAI telah memasang dan mengoperasikan setidaknya 35 turbin pembakaran serta sumber polusi udara lain di lokasi Colossus tanpa izin prakonstruksi maupun izin operasi udara.
CNBC melaporkan gugatan itu diajukan pada April 2026. Menurut laporan tersebut, gugatan menuduh xAI dan anak usahanya, MZX Tech, mengoperasikan 27 turbin gas di Southaven, Mississippi, antara Agustus dan Desember 2025 tanpa izin udara. Penggugat menyebut turbin itu mengeluarkan polutan pembentuk kabut asap dan partikulat yang dapat meningkatkan risiko kesehatan.
Earthjustice dan SELC memperkirakan pembangkit di Southaven itu berpotensi mengeluarkan lebih dari 5.000 ton nitrogen oksida (NOx), lebih dari 400 ton partikulat halus, dan lebih dari 47 ton formaldehida per tahun. Kedua kelompok mengaitkan polutan itu dengan asma, penyakit jantung, penyakit pernapasan, kanker, dan kematian dini. Angka tersebut adalah perkiraan penggugat, bukan temuan pengadilan.
Argumen xAI
XAI meminta gugatan ditolak dengan dalih turbin itu bersifat mobile sehingga bebas dari kewajiban izin. Perusahaan juga berargumen bahwa penggugat tidak punya hak gugat dan bahwa gugatan warga semacam ini inkonstitusional. Hakim menolak ketiganya.
SpaceX belum menanggapi permintaan komentar, menurut TechCrunch dan CNBC. Tanggapan resmi xAI atas putusan ini tidak tersedia dalam sumber.
Putusan serupa terhadap Departemen Kehakiman
Putusan ini datang sekitar dua pekan setelah pengadilan yang sama menolak upaya Departemen Kehakiman AS (DOJ) menghentikan perkara. Menurut SELC, pengadilan menyatakan tidak ada penafsiran Clean Air Act yang memberi pemerintah AS hak membatalkan gugatan warga secara sepihak. Pengadilan membolehkan DOJ ikut campur, tetapi menyebut kewenangannya setelah itu “perkara lain”.
Direktur Keadilan Lingkungan dan Iklim NAACP, Abre’ Conner, menyebut putusan terbaru sebagai “kemenangan penting lain dalam upaya kami meminta pertanggungjawaban xAI”. Menurut dia, posisi NAACP jelas: xAI tidak boleh mengoperasikan turbin gas tanpa izin yang disyaratkan.
Langkah berikutnya
Perkara kini berlanjut ke pokok gugatan. Menurut Earthjustice, pengadilan belum memutuskan permohonan NAACP atas perintah pendahuluan (preliminary injunction), yakni perintah sementara yang dapat memaksa tergugat berhenti atau mengubah perilaku selama sidang berjalan. Jadwal sidang berikutnya tidak disebut dalam sumber.
SELC dan Earthjustice menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban xAI.
Latar penolakan publik
TechCrunch mencatat gugatan ini bergulir ketika opini publik tampak berbalik tajam terhadap pusat data. New York baru-baru ini meloloskan moratorium pusat data baru, sementara pemerintah negara bagian dan lokal lain mempertimbangkan langkah serupa.
Tekanan itu juga mendorong Amazon dan Microsoft berjanji berhenti memakai perjanjian kerahasiaan (NDA) dalam hubungan dengan lembaga pemerintah. TechCrunch menyebut isu ini bisa menjadi faktor penting dalam pemilu sela AS yang sudah dekat. Sumber tidak merinci angka kebutuhan energi pusat data AI.