Lewati ke konten
Kebijakan & Masyarakat

Demokrat AS buka investigasi penjualan cip Nvidia ke Tiongkok

Anggota Kongres Demokrat AS menyelidiki dugaan skema ilegal penjualan cip Nvidia ke Tiongkok dan kaitannya dengan donasi politik kepada Presiden Trump.

Ilustrasi: Piksel (AI)

Fraksi Demokrat di Kongres Amerika Serikat secara resmi membuka penyelidikan baru terhadap penanganan pemerintah Presiden Donald Trump atas penjualan cip kecerdasan buatan (AI) Nvidia ke Tiongkok. Langkah ini diambil menyusul pengunduran diri CEO Nvidia, Jensen Huang, yang sebelumnya mengakui keterlibatannya dalam hubungan asmara dengan seorang eksekutif yang dituduh sebagai mata-mata Tiongkok.

Investigasi tersebut dipimpin oleh Rep. Richard Neal dari Massachusetts, anggota senior Partai Demokrat di Komite Cara dan Sarana Dewan Perwakilan, serta Sen. Ron Wyden dari Oregon, anggota senior Demokrat di Komite Keuangan Senat. Melalui surat tertanggal 12 November 2026 yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick, keduanya meminta departemen tersebut untuk melestarikan seluruh catatan terkait izin ekspor dan komunikasi dengan Nvidia maupun Jensen Huang. Sebagai pihak minoritas, komite mereka memiliki wewenang untuk mengajukan pertanyaan namun tidak dapat memaksa jawaban atau memanggil saksi paksa tanpa dukungan mayoritas Republik.

Tuduhan skema ilegal

Surat tersebut menguraikan apa yang mereka sebut sebagai “skema” antara pemerintahan Trump dan Nvidia. Menurut dokumen itu, Trump menyetujui penjualan cip H200 buatan Taiwan ke Tiongkok dengan syarat cip tersebut harus dikirim terlebih dahulu ke Amerika Serikat. Setibanya di AS, pemerintah mengenakan tarif sebesar 25 persen yang diklaim Demokrat sebagai upaya mengambil potongan dari penjualan Nvidia ke Tiongkok melalui sistem pajak ekspor yang dianggap inkonstitusional.

Mekanisme ini menggunakan Pasal 232 Undang-Undang Ekspansi Perdagangan 1962, yang seharusnya digunakan untuk menangani impor yang mengancam keamanan nasional. Namun, para legislator Demokrat berargumen bahwa tindakan tersebut justru dilakukan sebaliknya, yakni melemahkan keamanan nasional AS demi keuntungan finansial dan politik. Laporan Associated Press (AP) mencatat bahwa pada Agustus 2025, Nvidia dan AMD telah sepakat membagikan 15 persen pendapatan dari penjualan cip ke Tiongkok kepada pemerintah AS sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan izin ekspor.

Latar belakang kasus mata-mata

Konteks investigasi ini tak terlepas dari skandal pribadi Jensen Huang. Ia dicopot dari posisinya setelah mengakui perselingkuhan dengan Alice Huang, seorang eksekutif di Megaspeed, perusahaan berbasis di Singapura yang diduga menjadi perantara pengiriman cip canggih ke Tiongkok. Media internasional melaporkan bahwa pejabat intelijen AS mengidentifikasi Alice Huang sebagai aset intelijen Tiongkok yang memberikan informasi kepada Beijing.

Dokumen rujukan dari kantor Demokrat Ways and Means menyebutkan bahwa meskipun Lutnick dan Trump dilaporkan telah diberi tahu tentang ancaman keamanan nasional ini, administrasi tersebut tetap melanjutkan persetujuan ekspor. Investigasi juga menyoroti mengapa Departemen Perdagangan terus mengizinkan Megaspeed membeli cip bahkan setelah menerima peringatan dari intelijen AS mengenai hubungan Huang dengan tersangka mata-mata tersebut.

Dugaan kaitan dengan donasi politik

Aspek kritis lainnya dalam surat tersebut adalah kaitan antara persetujuan ekspor dengan donasi politik. Demokrat mempertanyakan apakah Trump menggunakan pengetahuan tentang posisi rentan Huang akibat skandal tersebut untuk mengamankan donasi bagi proyek-proyek pribadinya. Surat itu mencatat bahwa persetujuan ekspor diberikan setelah Huang dan Nvidia menyumbangkan setidaknya 26 juta dolar AS untuk prioritas personal Trump, termasuk pembangunan ruang dansa (ballroom) Gedung Putih.

Menurut makalah tim Demokrat, ada indikasi kuat bahwa pertimbangan politik mempengaruhi keputusan kebijakan administrasi. Mereka juga mempertanyakan kurangnya uji tuntas (due diligence) dasar sebelum menerbitkan izin ekspor, terutama mengingat laporan bahwa Departemen Perdagangan sempat menangguhkan penyelidikan terpisah terhadap Megaspeed setelah adanya pendekatan dari Nvidia.

Respons dan langkah selanjutnya

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Nvidia atau Gedung Putih terkait tuduhan spesifik dalam surat Demokrat tersebut. Namun, Jensen Huang telah menyatakan kesediaannya untuk bersaksi di hadapan komite-komite yang dipimpin oleh Republik. Ini merupakan investigasi kedua yang diluncurkan sejak berita tentang dugaan kasus mata-mata tersebut mencuat. Kelompok pertama melibatkan pemimpin dari Komite Khusus DPR tentang Partai Komunis Tiongkok, Komite Hubungan Luar Negeri DPR, dan Komite Intelijen DPR.

Sementara itu, dalam wawancara dengan program 60 Minutes, Presiden Trump mengklaim bahwa timnya pernah mengancam seorang eksekutif AI anonim dengan penjara, yang kemudian membuat orang tersebut berubah sikap. Meskipun identitas eksekutif itu tidak disebutkan, pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan bipartisan untuk menyelidiki interaksi antara industri teknologi tinggi dan cabang eksekutif. Fokus utama kini beralih pada apakah mekanisme tarif yang digunakan melanggar konstitusi AS dan bagaimana pengaruh kepentingan pribadi terhadap kebijakan ekspor strategis negara.

#nvidia#kongres as#kebijakan ai#jensen huang#donald trump

Terkait